Resmi Dilantik, Apindo Jabar Fokus Tarik Investasi untuk Lapangan Kerja Baru
Resmi Dilantik, Apindo Jabar Fokus Tarik Investasi untuk Lapangan Kerja Baru
Jumat, 26 Juni 2026
Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat periode 2026-2031 di eL Hotel Bandung, Jumat 26 Juni 2026.
Bandung, - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di eL Hotel Bandung, Jumat (26/6/2026). Kepengurusan baru di bawah Ketua DPP Apindo Jawa Barat Ning Wahyu menargetkan peningkatan investasi untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pelantikan tersebut juga dihadiri Ketua Umum DPN Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita.
Ning Wahyu yang kembali dipercaya memimpin Apindo Jawa Barat untuk periode kedua mengatakan prioritas organisasinya dalam lima tahun ke depan adalah memastikan iklim investasi tetap kondusif sehingga lapangan kerja di Jawa Barat terus bertambah.
"Dengan situasi global saat ini yang berpengaruh besar terhadap Indonesia dan dunia usaha, prioritas saya untuk second term ini adalah memastikan bahwa masih tetap ada lapangan pekerjaan yang terus terbuka di Jawa Barat," ujar Ning Wahyu.
Ia menilai Jawa Barat masih menjadi salah satu tujuan investasi utama di Indonesia karena didukung jumlah tenaga kerja yang besar serta kawasan industri yang luas. Apindo pun berkomitmen membantu mempermudah proses investasi, termasuk dalam aspek perizinan.
"Jawa Barat masih menjadi tujuan para investor tertinggi di Indonesia, yang kedua saya juga ingin Apindo ini menjadi partner tidak hanya organisasi tetapi juga menjadi think tank untuk ekonomi Jabar," katanya.
Selain itu, Apindo akan memperkuat kapasitas organisasi hingga tingkat daerah agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saya akan melakukan penguatan secara organisasi di dalam, supaya seluruh pengurus Apindo yang ada di daerah memiliki kemampuan untuk menjadi partner dari pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan masih besarnya tantangan yang dihadapi sektor industri, khususnya manufaktur, akibat ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.
"Tantangannya masih banyak. Walaupun investasi tetap tumbuh, kita juga mesti melihat bahwa banyak sekali industri manufaktur yang sedang mengalami tantangan dan terpaksa harus mengurangi karyawannya," kata Shinta.
Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha melalui konsep Indonesia Incorporated perlu diperkuat agar iklim usaha tetap kompetitif sekaligus mampu mempertahankan industri yang sudah beroperasi.
"Tantangan yang ada tidak hanya untuk menggalang investor baru, tetapi juga bagaimana mempertahankan dan mengembangkan pelaku usaha yang saat ini sudah ada agar bisa terus bertahan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pendukung investasi, termasuk optimalisasi Pelabuhan Patimban agar aktivitas ekspor industri Jawa Barat tercatat di daerah sendiri.
Dedi juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat memindahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke Jawa Barat agar manfaat fiskal dapat dirasakan oleh daerah tempat industri beroperasi.
"Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, dan mengalami tekanan demo setiap waktu di sini sampai biaya pengamanannya kita yang mengeluarkan, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain," pungkas Dedi.